Banyak
sekali kendala yang terjadi dalam proses keaktifan NUPTK Kepala Sekolah seperti
pengisian Evaluasi diri siswa, Keaktifan seluruh PTK dan yang cukup sulit
adalah sistem penilaian kinerja guru. Masalah ini tentu tidak terjadi di
sekolah anda saja melainkan hampir di setiap sekolah. Lalu bagaimana solusinya
?
Pihak
Padamu negeri tampaknya belum memberikan jalan keluar dalam mengatasi masalah
ini, tapi setidaknya beberapa hal yang saya sebutkan di bawah ini dapat menambah
pengetahuan kita dan kepala sekolah dalam proses mengaktifan NUPTK.
- PKG hanya bisa selesai dengan sempurna bila semua PTK berijasah S1.
- PKG tidak akan bisa dilaksanakan bagi guru yang berijasah SMA.
- Guru WAJIB memiliki Ijasah D4/S1
- Bilamana ada PTK di satu sekolah yang belum berijasah S1, maka resiko di tanggung sekolah masing-masing Khususnya Kepala Sekolah.
- Pusat melalui LPMP tidak memberikan TOLERANSI kepada sekolah-sekolah yang tidak mengikuti peraturan tentang UU Guru dan Dosen dan 814.1/169/SJ tertanggal 10 Januari 2013.
- Bagi peserta Sertifikasi di harapkan mengecek kembali Data-datanya , karena sistem di PADAMU NEGERI telah bisa mendeteksi MANIPULASI TMT berdasarkan tahun lahir sehingga data menjadi TIDAK RASIONAL ,,bilamana terindikasi melakukan hal tersebut maka akan dikenai sangsi.. Terima kasih.
Untuk
lebih jelas bisa menghubungi OPerator di Kabupaten/Kota daerah anda. Demikianlah
informasi singkat ini, jika menurut anda bermanfaat silahkan bagikan ke
rekan-rekan yang lain.